Sun. Jan 16th, 2022

Polisi Usut Unsur Pidana di Kasus Perzinahan PNS Kemenhub

Polisi menduga ada unsur pidana di dalam persoalan perzinahan yang dilaksanakan oleh pegawai negeri sipil (PNS) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berinisial BM.
Kasus ini bermula dikala istri berasal dari BM melaporkan suaminya usai diduga menikah siri bersama perempuan lain. Sejak itu, istri dan anaknya cuma diberi nafkah yang benar-benar sedikit.

“Iya itu patut diduga (ada unsur pidana), kami ulang sidik, nanti kami bakal buat berita acara pengecekan (BAP) saksi-saksi yang ada,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Wisnu Wardana saat dikonfirmasi, Senin (3/1).

Kasus yang dilaporkan oleh istri BM, yaitu RO ini termasuk sudah naik ke step penyidikan terhadap 23 Desember 2021.

Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) bersama no B/418/S.3/XII/2021/Restro JP termasuk sudah dikirim ke Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Berita Luar Negeri .

Penyidik sudah memeriksa dan menggali info RO selaku pelapor. Saat ini, lanjutnya, pengecekan terhadap sejumlah saksi termasuk tetap dilaksanakan oleh penyidik.

Setelah pengecekan seluruh saksi rampung dan dirasa cukup, barulah penyidik menjadwalkan pengecekan terhadap BM selaku terlapor.

“Terlapor nanti biasa di akhir sehabis ada saksi, lantas barangkali kalau ada harus pakar pidana, baru terlapor,” ucap Wisnu.

Lihat Juga :
Polisi Resmi Setop Kasus Pemerkosaan Ibu di Riau: Ada Kejanggalan
Sebelumnya, seorang perempuan RO melaporkan suaminya, BM yang merupakan pegawai negeri sipil (PNS) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ke pihak berwajib.

Laporan diajukan sebab BM tidak mengimbuhkan nafkah secara layak kepada RO dua anaknya. Menurutnya, ini berlangsung sehabis suaminya menikah siri bersama perempuan lain.

“Saya kini cuma dikirim Rp1.350.000 per bulan. Sebelum nikah siri, saya dan anak diberi Rp20 juta tiap bulan,” kata RO kepada wartawan, Selasa (12/10).

Selain sang suami, RO termasuk ikut melaporkan seorang perempuan berinisial IM, yang diduga adalah istri siri berasal dari suaminya. Laporan ini dilayangkan oleh perempuan ke Polres Metro Jakarta Pusat terhadap 16 Januari dan terdaftar bersama no 067/K/I/2021/RESTRO JAKPUS.

Lihat Juga :
Aktivis Kampus UMY Diduga Perkosa Rekan Mahasiswi
Di segi lain, RO mengungkap bahwa dirinya termasuk dulu membawa dampak aduan ke Kemenhub. Namun, aduan itu tak diproses sesuai harapannya.

Padahal, perempuan itu menyebut bahwa akibat tak ada sanksi terhadap suaminya, dirinya tak dapat mengajukan gugatan cerai.

“Izin jalankan gugatan cerai katanya dapat diberikan kalau sudah diputus bersalah di dalam laporan persoalan dugaan perzinahan yang saya laporkan, dan sanksi tekun PNS dijatuhkan. Tapi ya keduanya saat ini nggak jalan, makanya saya bingung harus mengadu kemana lagi,” tuturnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *